Rabu, 23 Januari 2013

Perjuangan Pembebasan Irian Barat



Menurut hasil konferensi meja bundar bahwa usaha penyelesaian masalah irian barat ditunda satu tahun setelah pengakuan kesaultan RIS. Piha Indonesia menafsirkan setahun sesudah KMB, Belanda akan menyerahkan Irian Barat. Namun Belanda menafsiran bahwa masalah irian barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara RIS dan kerajaan belanda. Tafsiran ini member petunjuk belanda tidak akan menyerahkan irian barat kepada Indonesia, tetapi hanya merundingkannya. Oleh karena itu pemerintah indonesia mulai berusaha untuk merebut wilayah irian barat.


A. Perjuangan Diplomasi pengembalian irian barat
Upaya diplomasi indonesia untuk menembalikan irian barat ke dalam wilayah indonesia dilakukan secara bilateral
maupun internasional. Upaya penyelesaian irian barat Ini mulai dirintis pada masa cabinet Natsir .
1. Bilateral (Konferensai tingkat menteri dalam rangka uni indonesia – belanda)
Konferensi diadakan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 1950 dengan keputusan membentuk sebuah komisi guna
menyelidiki masalah di irian barat. Hasil kerja ini dilaporkan kepada konferensi tingkat menteri kedua pada
bulan Desember 1950 di den haag. Namun pembicaraan ini tidak menghasilkan penyelesaian masalah irian barat.
Bahkan pada tahun 1952 secara terpisah belanda memasukkan irian barat dalam wilayah kerajaan belanda.
2. Multilateral (KAA dan PBB)
Setelah diplomasi secara bilateral gagal, cabinet ali sastroamidjoyo I menempuh jalur diplomasi multilateral,
yakni melalui KAA dan PBB.
Sejak 21 – 9 – 1954 pemerintah RI membawa masalah irian barat ke dalam forum Sidang Umum PBB tapi tidak pernah
mendapatkan keputusan yang diharapkan. Resolusi irian barat yang di sponsori oleh INDIA dan 7 negara lain
tidak dapat dimenangkan karena tidak mencapai quorum.
Sejak 10 – 12 – 1954 PBB mengesampingkan masalah irian barat dalam siding berikutnya.

B. Perjuangan melalui konfrontasi politik dan ekonomi
Karena jalan diplomasi tidak menuai hasil, pemerintah Indonesia meggunakan jalan lain yakni mengambil sikap keras terhadap belanda
1. 10 – 8 – 1954 Indonesia menyatakan pembubaran uni Indonesia belanda
2. 3 – 5 – 1956, Indonesia membatalkan persetujuan KMB
3. 4 – 8 – 1956, Indonesia menolak mengakui hutang belanda
4. 23 – 9 – 1956 dibentuk propinsi irian barat yang beribukota di SOASIU dg gubernur sultan tidore ; Sultan Zainal Abidin syah.
5. 18 – 11 – 1957 diselenggarakan rapat umum pembebasan irian barat di Jakarta. Rapat membicarakan langkah serta
tindakan yang perlu diambil guna membebaskan irian barat. Rapat ditindak lanjuti adanya aksi yaitu :
-Aksi mogok para buruh terhadap perusahaan belanda
-Pemerintah melarang beredarnya semua terbitan dan film yang menggunakan bahasa belanda
-Dilarang maskapai penerbangan belanda (KLM) mendarat dan terbang di atas wilayah RI
-Semua perwakilan konsuler belanda di Indonesia dminta dihentikan
-Pemerintah menasionalisasi terhadap perusahaan milik belanda.
6. 17 – 8 – 1960, pemerintah RI secara resmi memutuskan hubungan diplomatic dengan kerajaann Belanda.

Sementara itu pemerintah belanda masih menunjukkan itikad yang tidak baik, karena masih tetap ingin mempertahankan irian barat. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan – tindakan berikut :
1. Pada bulan Agustus 1960, pemerintah belanda mengirimkan kapal induk karel doorman ke irian barat dan
meningkatkan kekuatan angkatan udara dan angkatan daratnya di irian barat
2. Pada bulan 5 April 1961 belanda membentuk dewan papua yang akan menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi
wakyat irian barat.
3. Pada bulan September 1961 belanda mengusulkan pada majelis umum PBB tentang kesediaannya menyerahkan irian
barat kepada PBB. Selanjutnya PBB meminta kepada belanda dalam waktu 16 tahun untuk memerdekakan daerah itu
dengan mendirikan negara papua. Oleh karena itu tanpa persetujuan PBB belanda membentuk negara boneka papua.
Melihat tindakan belanda ini, maka pemerintah indonesia melakukan tindakan yang lebih tegas.
19 – 12 – 1961 preside soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) dalam rapat raksasa di alun – alun utara Yogyakarta. 
Isi trikora:
-GAGALKAN PEMBENTUKAN NEGARA BONEKA PAPUA BIKINAN KOLONIAL BELANDA
-KIBARKAN SANG MERAH PUTIH DI IRIAN BARAT TANAH AIR INDONESIA
-BERSIAPLAH UNTUK MOBILISASI UMUM GUNA MEMPERTAHAKNKAN KEMERDEKAAN DAN KESATUAN TANAH AIR DAN BANGSA.



Untuk melaksanakan Trikora tersebut, pada tanggal 2 Januari 1962, presiden membentuk Komando Mandala pembebasan
irian barat yang di pimpin oleh mayjen Soeharto yang berkedudukan di Makasar. Tugas komando mandala adalah sebagai
berikut :
1. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer guna mengembalikan wilayah irian barat ke
dalam kekuasaan RI
2. Mengembangkan situasi militer di wilayah provinsi irian barat sesuai dengan taraf – taraf perjuangan dan
bidang diplomasi dan dalam waktu singkat menciptakan daerah de facto RI
Komando mandala menyelenggarakan operasi militer untuk membebasakan irian barat. Operasi militer ini terdiri 3
tahap :
1.Fase infiltrasi (sampai akhir 1962), Fase ini dilakukan dengan memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaran
tertentu di wilayah irian barat untuk menciptakan daerah de facto.
2.Fase eksploitasi (dimulai awal tahun 1963), Dilakukan dengan mengadakan serangan secara terbuka guna
menguasai pos – pos pertahanan musuh yang penting.
3.Fase konsolidasi (tahun 1964), Menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh irian barat.
Sebelum Komando Mandala bekerja aktif, unsur militer yang tergabung dalam Motor Torpedo Boat (MTB) telah melakukan penyusupan ke irian barat. Akan tetapi,mata – mata Belanda mengetahuinya sehingga pada 15 Januari 1962 pecah pertempuran di Laut Arafuru. Dalam pertempuran ini kapal MTB macan tutul berhasil ditenggelamkan belanda. Yos Sudarso (pimpinan kapal) gugur dalam peristiwa itu sehingga ia terkenal sebagai PAHLAWAN TRIKORA.
Pada bulan maret sampai agustus 1962 dilakukan operasi infiltrasi dengan mendaratkan pasukan ABRI dan sukarelawan di berbagai tempat. Operasi tahap ini berhasil mendaratkan pasukan TNI dan para sukarelawan di berbagai tempat, seperti di fakfak, kaimana, sorong, taminabuna dan merauke. Operasi – operasi yang dilakukan fase – fase infiltrasi antara lain berikut :
- Operasi Banteng di fak – fak dan kaimana
- Operasi Srigala di sorong dan teminabun
- Operasi Naga di merauke
- Operasi jatayu di sorong, keimana dan merauke

C. Penyelesaian konflik Indonesia – Belanda
Menyaksikan kesungguhan Indonesia, sekjen PBB U Thant mengutus diplomat Amerika Ellsworth Bunker untuk menengahi perselisihan Indonesia – Belanda. Bunker mengajukan usul yang dikenal sebagai Rencana Bunker. Isi usulannya antara lain sebagai berikut :
- Belanda harus menyerahkan irian barat kepada Indonesia melalui suatu badan pemerintahan PBB (UNTEA).
- Sesudah sekian tahun, rakyat irian barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat, apakah tetap dalam Ri atau memisahkan diri
Menaggapi usul Bunker ini pemerintah indonesia menyetujui, tetapi pihak Belanda menolak. Namun setelah mendapat tekanan dan saran – saran dari amerika serikat, Belanda akhirnya mau menerima usul Bunker itu. Oleh karena itu pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani persetujuan New York oleh menteri Luar Negeri Subandrio (Wakil RI) dan Van Royen serta Schmurman (wakil dari Belanda). Pokok – pokok persetujuan new york diantaranya sebagai berikut :
1. Belanda harus sudah menyerahkan irian barat kepada UNTEA (United Nations Temporary Executive Antharity) selambat – lambatnya 1 Oktober 1962. Bendera belanda di ganti bendera PBB.
2. Pasukan RI yang berada di irian barat tetap berada di sana dibawah komando PBB
3. Angaktan perang belanda secara berangsur – angsur dikembalikan
4. Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB.
5. Selambat – lambatnya tanggal 1 Mei 1963 secara resmi, pemerintah RI menerima pemerintahan di irian barat dari pemerintahan sementara PBB.
6. Pemerintah RI wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) paling lambat akhir tahun 1969.
Berkaitan dengan persetujuan New York maka indonesia berkewajiban melaksanakan penentuan pendapat rakyat (Pepera) paling lambat tahun 1969. pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan kekuasaan irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Dan menjadi provinsi ke 26 dan kemudian diubah menjadi irian jaya. Selanjutnya diangkat gubernur irian barat yang pertama yakni E.J Bonay yang merupakan putra irian barat asli.


D. Penentuan pendapat rakyat
Sebagai wujud pelaksanaan persetujuan New York, maka pada tahun 1969 diselenggarakan penentuan pendapat rakyat. Pepera diselenggarakan dalam tiga tahap sebagai berikut.
1. Tahap pertama, dimulai tanggal 24 maret 1969 dengan mengadakan konsultasi dengan dewan – dewan kabupaten di jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan pepera.
2. Tahap kedua, yakni memelihara anggota dewan musyawarah pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969
3. Tahap ketiga adalah pelaksanaan pepera yang diberlakukan di kabupaten – kabupaten mulai 14 Juli 1969 dan berakhir pada tanggal 4 agustus 1969.
Pelaksanaan pepera disaksikan oleh utusan dari PBB, Belanda, dan Australia dengan opsi bersatu dengan RI atau membentu Negara sendiri . Ternyata hasil penentuan pendapat rakyat itu menunjukkan bahwa rakyat irian barat ingin tetap bersatu dengan negara kesatuan republik indonesia. Belanda menerima hasil pepera karena telah sesuai dengan persetujuan New york. Hasil pepera di bawa ke New York utuk disampaikan dalam sidang umum PBB oleh duta besar Ortis Sanz. Pada tanggal 19 November 1969, sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil – hasil pepera. Sejak saat itulah, secara dejure irian jaya sah menjadi bagian dari wilayah RI. 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

viewers

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.